Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaksanakan Monitoring Implementasi Indikator Desa Antikorupsi di Kantor Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Rabu (8/7). Kegiatan ini merupakan evaluasi berkala terhadap Nagari Kamang Hilia yang ditetapkan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2022.



Monitoring dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, serta dihadiri Inspektur Kabupaten Agam Welfizar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Handria Asmi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Roza Syafdefianti, Camat Kamang Magek, serta Wali Nagari Kamang Hilia beserta jajaran.



Dalam sambutannya, Welfizar menegaskan bahwa monitoring dari KPK menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nagari.



“Monitoring dari KPK ini menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran bagi kita. Apa yang menjadi masukan dari KPK hendaknya dijadikan acuan untuk terus melakukan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Agam tetap berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari melalui Inspektorat, DPMN, kecamatan, serta perangkat daerah terkait agar tata kelola pemerintahan dan keuangan semakin baik,” ujarnya.



Sementara itu, Andhika Widiarto menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini merupakan agenda rutin KPK yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali terhadap desa atau nagari percontohan antikorupsi. Pada tahun kelima, KPK akan melakukan penilaian ulang untuk menentukan apakah status Desa Antikorupsi akan diperpanjang untuk lima tahun berikutnya atau dihentikan.



“Harapan kami, indikator-indikator Desa Antikorupsi di Nagari Kamang Hilia tidak hanya dipenuhi saat penilaian, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Keberlanjutan evaluasi, survei kepuasan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah nagari dan lembaga adat menjadi kunci untuk mempertahankan predikat tersebut,” kata Andhika.

Ia juga mengapresiasi kuatnya nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kamang Hilia. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara pemerintah nagari dan lembaga adat merupakan keunikan sekaligus modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.