AGAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Agam, Senin (21/9/2026).

Dua Ranperda yang menjadi agenda pembahasan yakni Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Agam Tahun 2025–2045 dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Mhd. Lutfi AR, Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham, Asisten I Setda Agam Yunilson, para kepala OPD, unsur Forkopimda, serta pihak terkait lainnya.

Dalam pandangan terhadap Ranperda Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Agam 2025–2045, fraksi DPRD menekankan pentingnya penetapan arah pembangunan industri daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Kabupaten Agam.

Pengembangan industri dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokal daerah, terutama dengan memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. Komoditas lokal diharapkan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, sertifikasi, hingga perluasan akses pemasaran.

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan pelaku usaha kecil agar perkembangan industri tidak mengganggu keberadaan UMKM yang telah tumbuh di tengah masyarakat.

Fraksi juga menyoroti pentingnya perencanaan industri yang realistis dan akurat, termasuk dalam pengelolaan limbah serta dukungan akses transportasi. Pembangunan industri harus memperhatikan aspek lingkungan agar pertumbuhan sektor industri tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem.

Selain itu, indikator keberhasilan pembangunan industri perlu dirumuskan secara jelas, termasuk dalam pengembangan industri kreatif. Pembangunan industri dinilai tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan berbagai aspek pembangunan daerah.
.
Aspek tata ruang dan lokasi pembangunan industri juga menjadi perhatian. Penentuan kawasan industri perlu mempertimbangkan kondisi lahan, tata ruang serta potensi bencana, sehingga lokasi yang ditetapkan tidak berada pada kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam.
.
Fraksi DPRD juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas lokal agar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Rantai industri diharapkan mampu menghubungkan ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, hingga akses pasar.
.
Keberhasilan pembangunan industri Kabupaten Agam, lanjut pandangan fraksi, juga perlu dilihat dari sejauh mana perkembangan UMKM, kelembagaan ekonomi nagari, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan industri daerah diharapkan dapat berkembang secara inklusif dengan melibatkan berbagai sektor dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Agam.
.
Sementara itu, pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi bagian dari tahapan pembahasan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah.
.
Penyampaian pandangan umum fraksi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Agam dalam memberikan tanggapan dan melanjutkan pembahasan kedua Ranperda sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.
.
Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Agam, kedua Ranperda diharapkan dapat disusun secara komprehensif, sesuai kebutuhan daerah, serta mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.