BUKITTINGGI – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Agam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! se-Sumatera Barat di Aula Kantor Wali Kota Bukittinggi, Kamis (12/10), untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat.

Rakor bertema “Dari Aduan ke Pembenahan Layanan” ini diselenggarakan oleh Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat dan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Diskominfo kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Agam, Ade Setiawan, ST, mengatakan pengaduan masyarakat tidak hanya menjadi sarana penyampaian keluhan dan aspirasi, tetapi juga bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“SP4N-LAPOR! bukan hanya sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pengaduan atau aspirasi, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam pelayanan dan kinerja pemerintah,” ujar Ade.

Ia menegaskan, setiap laporan perlu ditindaklanjuti dengan baik melalui koordinasi antarperangkat daerah agar penanganannya tepat sasaran dan masyarakat merasakan peningkatan kualitas pelayanan.

Pengelolaan SP4N-LAPOR! memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pelayanan publik wajib mengelola pengaduan sesuai ketentuan. Pelanggaran terhadap kewajiban pelayanan publik dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rakor ini menghadirkan narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, serta Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat.

Melalui kegiatan tersebut, pengelolaan SP4N-LAPOR! diharapkan semakin efektif sehingga pengaduan masyarakat dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.