Pemerintah Kabupaten Agam memberikan klarifikasi terkait keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal Januari 2025. Penundaan ini terjadi akibat sejumlah kendala teknis dan penyesuaian sistem yang sedang berlangsung. Kepala BKAD Agam, Agusnadi saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (9/1) menyampaikan salah satu penyebab utama adalah terjadinya pergantian sistim pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Pemerintah Pusat menggunakan sistim yang baru. Oleh sebab itu, Pemkab Agam melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan proses pembayaran gaji secara manual. “Untuk mempercepat pembayaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memutuskan untuk menggunakan metode manual,” terang Agusnadi. Selain itu, gangguan teknis pada aplikasi Coretax, yang digunakan untuk penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), turut menjadi kendala. Gangguan ini menyebabkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dapat menerbitkan billing pajak yang diperlukan untuk proses pencairan gaji. Setelah melalui berbagai upaya, gaji ASN mulai disalurkan pada Rabu, 8 Januari 2025. Hingga saat ini, hampir seluruh ASN di Kabupaten Agam telah menerima gaji mereka melalui rekening masing-masing. “Kami meminta kepada OPD yang belum menyelesaikan administrasi agar segera melengkapinya, sehingga seluruh pegawai dapat menerima hak mereka tanpa hambatan,” tambahnya. Agusnadi juga menjelaskan bahwa hal serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Agam, tetapi daerah lain juga mengalami kendala yang sama akibat proses transisi sistem dan gangguan teknis yang terjadi. Pemkab Agam memastikan akan melakukan evaluasi terhadap transisi sistem ini agar tidak terjadi lagi keterlambatan di masa mendatang. Ia juga berharap ASN dapat memahami situasi yang terjadi dan mendukung langkah pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan keuangan di daerah.